PK GP IAIN Antasari

6 Agustus 2009

Menolak Demokrasi, Menolak Hegemoni *

Filed under: Demokrasi, Gerakan, Mahasiswa, Politik — Tag:, , — pembebasaniain @ 2:17 pm

oleh Muhammad Syarafuddin **

“Mukhthi’un, man thanna yawman anna li-asysya’labi diina –  Adalah keliru, orang yang menyatakan bahwa serigala itu punya agama.”Pepatah Arab

stop demokrasi

stop demokrasi

Pengantar

DEMOKRASI sebagai ide, telah terlanjur dianggap mapan Sebagai wacana, dianggap “berkah”. Dan sebagai sistem, “wajib” untuk diterapkan. Harus diakui bahwa demokrasi bisa jadi adalah ide yang paling nyaring gaungnya di dunia  politik saat ini. Terutama setelah keruntuhan Uni Soviet, Blok Komunis di tahun 1991. Demokrasi selalu menjadi semacam “syarat-sah” bagi perbincangan para pakar ketika membicarakan politik, ekonomi, atau hukum.

Demokrasi telah menjadi semacam standar untuk mengukur seberapa baik sebuah Negara menjalankan sistem pemerintahannya. Bagi kaum mahasiswa / intelektual, demokrasi dianggap sebagai ide perjuangan menuju masyarakat lebih baik.

Demokrasi menjadi kata-kata sihir, selalu dibunyikan di setiap ruang public dan kesempatan oleh banyak pakar. “Ekonomi dan demokrasi,” “Pendidikan dan demokrasi,” Pembangunan dan demokrasi,” “Demokratisasi segala bidang,” dan entah apa lagi. Dengan sajian yang bombastis dan provokatif serta didukung oleh media barat sebagai kepanjangan tangan kapitalisme global. Telah membuat siapa yang mendengar  menjadi kagum. Walau mereka sendiri, tidak memahami apa gunanya demokrasi bagi ketertindasan ini.

Ditambah lagi, wacana demokrasi dikerangkeng dalam sebuah opsi yang dikotomis, “Kalau tidak demokrasi pasti otoriter,” atau “Demokrasi itu sistem modern, yang lain kuno.” Sehingga, banyak pihak yang justru terjebak dalam argumentasi-argumentasi yang bersifat defensif apologetik.

Maka beberapa pemikir muslim, tiba-tiba ngawur dengan menyatakan ide “demokrasi Islam.” Sedangkan kaum sosialis dengan “demokrasi sosialis” atau “demokrasi kerakyatan.”

Hampir sulit untuk mencari pihak-pihak yang benar-benar berani untuk menggugat demokrasi secara argumentatif dan tegas. Demokrasi telah menjadi semacam palu godam, untuk memukul balik berbagai gagasan alternatif yang bertentangan dengan dirinya.

Maka sangat penting, untuk menakarnya dari berbagai sisi untuk menunjukkan apakah demokrasi memang pantas untuk mendapatkan posisi “terhormat ” yang selama ini disematkan padanya.

Aspek Empirik

Demokrasi secara subyektif, memiliki sekitar 300 definisi. Dalam kamus politik pun beragam dan cenderung provokatif. Ditambah lagi fakta, bahwa demokrasi memiliki banyak varian dan ragam bentuk.

Maka adalah hal yang penting, adil  dan genial ketika menjalankan kritik terhadap demokrasi dengan cara yang lebih mendasar dan meng-asas, menusuk langsung ke jantung titik krisis. Jadi, tidak terjebak pada berbagai definisi atau ragam varian yang ada.

Untuk menjalankan kritik yang dimaksud, demokrasi mesti kita kembalikan kepada pihak yang memiliki otoritas. Demokrasi berasal dari bahasa demos-crotos yang berarti kekuasaan berada dalam keputusan rakyat atau demokrasi berarti “rakyat yang berkuasa” (goverment or rule by the people). Gagasan ini bermula dari negara kota (city state) Yunani kuno.

Adalah Abraham Lincoin, Presiden  AS, dalam pidatonya di Gettysburg, tahun 1683, yang mulai mempopulerkan istilah demokrasi sebagai ”pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” selanjutnya istilah ini menjadi jargon yang mendunia.

Tentu saja, secara rasional adalah hal yang mustahil menjalankan negara dengan representasi suara keinginan rakyat; terlalu banyak klaim, terlalu banyak keinginan yang beragam dari jutaan jumlah rakyat. Otomatis, demokrasi selalu tampil dengan jargon-jargon bohong. Pemerintah dan penguasa selalu bersembunyi dibalik topeng demokrasi—atas nama rakyat. Apakah segala kezaliman yang terjadi di negeri ini adalah aspirasi rakyat?

Karena itulah, banyak pemikir politik Barat sendiri yang mulai jengah dengan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat“ disebabkan kesadaran bahwa konsep itu sepenuhnya utopis.

Demokrasi sebagai satu dagangan Barat (AS) telah disadari oleh banyak masyarakat dunia sebagai alat kepanjangan neo-imperialisme (penjajahan gaya baru) mereka. Demokrasi penuh standar ganda dan tidak lebih dari sekedar akal-akalan AS sebagai  bentuk legitimasi untuk menjajah suatu bangsa.

Aspek Historis

Sejarah demokrasi, terlihat dan tergambar jelas dari jargon politik Barat itu sendiri. Semisal, slogan revolusi Perancis: “Gantunglah Kaisar terakhir dengan usus pendeta terakhir!” Atau ”vox populi vox dei” (suara rakyat adalah suara Tuhan) adalah harga mutlak untuk menggantikan slogan ”l’etat c’est moi” (saya adalah negara) yang di ucapkan Raja Prancis Louis XIV.

Dalam sistem politik Barat dulu, monarki absolut atau kedaulatan ditangan raja atas nama Tuhan (devine right of kings) telah melahirkan kediktatoran, otoritarianisme, kezaliman dan penindasan. Dominasi gereja yang merupakan kolaborasi gereja dan para raja Eropa ini menghendaki tunduknya seluruh urusan kehidupan (politik, ekonomi, seni, sosial, dll) kepada aturan-aturan gereja. Di sisi lain, dominasi gereja ini ditentang oleh para filosof dan pemikir yang menolak secara mutlak peran gereja (Katolik) dalam kehidupan. Kondisi ini memunculkan pergolakan dan konflik berdarah antara penguasa Eropa dan rakyatnya, pada saat itulah para filosof dan pemikir bangkit.

Pergolakan dan konflik berkepanjangan ini berakhir dengan kompromi antara para penguasa dan rakyatnya yang menghasilkan pemisahan antara agama dan kehidupan sekaligus pemisahan agama dari negara (sekulerisme). Agama tidak diingkari secara total, tapi masih diakui walau pun secara terbatas, yaitu hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan pada tataran publik dan negara mesti steril dari campur tangan agama, manusialah yang berhak untuk mengatur dirinya sendiri.  Pada titik inilah demokrasi lahir kembali.

Dengan demikian, demokrasi memberikan kepada manusia dua hal : (1) hak membuat hukum (legislasi). Inilah prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip ini kebalikan dari kondisi sebelumnya yaitu hukum dibuat oleh para tokoh-tokoh gereja atas nama Tuhan; (2) hak memilih penguasa. Inilah prinsip kekuasaan rakyat. Prinsip ini kebalikan dari kondisi sebelumnya yaitu penguasa (raja) diangkat oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di muka bumi dalam sistem monarki absolut.

Untuk menjamin agar rakyat dapat menjalankan fungsinya dengan leluasa sebagai pembuat hukum (sumber legislasi) dan pemilih penguasa (sumber kekuasaan) tersebut, maka demokrasi memberikan kebebasan  yang mencakup 4 jenis kebebasan : (1) kebebasan beragama, (2) kebebasan berpendapat, (3) kebebasan kepemilikan, dan (4) kebebasan berperilaku.

Hal yang paling esensial dari pengalaman politik Barat (yang diwakili oleh Revolusi Prancis) adalah prinsip sekularisme. Maka jangan salah, jika berbagai produk pemikiran dan ideologi dari Barat sangat khas dan berbau sekuler. Misal, demokrasi (seperti yang sedang kita bahas), kapitalisme, marxisme (walau ide satu ini justru jatuh pada kutub yang lebih ekstrim, yakni atheisme), hedonisme, dan sebagainya.

Karena itu pula, pada prakteknya, kita akan selalu melihat. Bahwa demokrasi akan selalu berbanding lurus dengan ideologi semisal kapitalisme. They are the big one  family.

Dari sini pula bisa kita tarik satu kesimpulan. Menyadari bahwa sekularisme, demokrasi, kapitalisme, komunisme dan lainnya adalah ide yang lahir dari suasana dan paradigma zaman Pencerahan Barat (The Enlightenment). Maka, kehancuran komunisme itu tidak sesederhana hanya berarti  kehancuran satu sistem ekonomi dan insititusi politik tertentu, tapi juga berarti kegagalan basis filosofisnya.

Artinya, kapitalisme dan demokrasi sudah dinanti temannya, ”Abang Komunisme” yang sudah lebih dulu menjemput ajal.

Aspek Normatif

Demokrasi itu kufur bukan karena konsepnya bahwa rakyat menjadi sumber kekuasaan, melainkan karena konsepnya bahwa manusia berhak membuat hukum (kedaulatan di tangan rakyat). Kekufuran demokrasi dari segi konsep kedaulatan tersebut sangat jelas, sebab menurut Aqidah Islam, yang berhak membuat hukum hanya Allah SWT, bukan manusia. Firman Allah SWT (artinya) :  “Menetapkan hukum hanyalah hak Allah.” (QS Al-An’aam : 57)

Inilah titik kritis dalam demokrasi yang sungguh bertentangan secara frontal dengan Islam. Pada titik inilah, demokrasi disebut sebagai sistem kufur. Sebab sudah jelas, memberi hak kepada manusia untuk membuat hukum adalah suatu kekufuran. Firman Allah SWT (artinya) :

Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.” (QS Al-Maa`idah : 44)

Abdul Qadim Zallum dalam Ad-Dimukratiyah Nizham al-Kufr, menjelaskan adanya kontradiksi-kontradiksi lain antara demokrasi dan Islam. Antara lain:

  1. Dari segi sumber : demokrasi berasal dari manusia dan merupakan produk akal manusia. Sedang Islam, berasal dari Allah SWT melalui wahyu yang diturunkan-Nya kepada Rasul-Nya Muhammad SAW.
  2. Dari segi asas : demokrasi asasnya adalah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Sedang Islam asasnya Aqidah Islamiyah yang mewajibkan menerapkan Syariah Islam dalam segala bidang kehidupan (QS 2:208).
  3. Dari segi standar pengambilan pendapat : demokrasi menggunakan standar mayoritas. Sedangkan Islam, standar yang dipakai tergantung materi yang dibahas. Rinciannya : (1) jika materinya menyangkut status hukum syariah, standarnya adalah dalil syariah terkuat, bukan suara mayoritas; (2) jika materinya menyangkut aspek-aspek teknis dari suatu aktivitas, standarnya suara mayoritas; (3) jika materinya menyangkut aspek-aspek yang memerlukan keahlian, standarnya adalah pendapat yang paling tepat, bukan suara mayoritas.
  4. Dari segi ide kebebasan : demokrasi menyerukan 4 jenis kebebasan (al-hurriyat), di mana arti kebebasan adalah tidak adanya keterikatan dengan sesuatu apa pun pada saat melakukan aktivitas (‘adam al-taqayyud bi syai`in ‘inda al-qiyaam bi al-‘amal) (Zallum, Kaifa Hudimat al-Khilafah, 1986). Sedang Islam, tidak mengakui kebebasan dalam pengertian Barat. Sebaliknya, Islam mewajibkan keterikatan dengan syariah Islam, sebab pada asalnya, perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum-hukum Syariah Islam (al-ashlu fi al-af’aal al-taqayyud bi al-hukm al-syar’i).

Khatimah

Adalah hal yang sangat penting, untuk memahami bahwa kita adalah muslim yang dituntut untuk terikat dan mengatur segala aspek kehidupan dengan paradigma Islam. Terlebih, kita memiliki peran dan posisi yang lebih, yakni sebagai mahasiswa yang sudah terlanjur distempel dengan predikat “agent of change”. Adalah hal yang sangat lucu, sebagai seorang intelektual bukan malah bersikap kritis justru malah terbawa trend pemikiran yang itu belum tentu “obat”.

Pergerakan yang kita bangun, juga bukanlah event organizer apalagi gerombolan tanpa rencana. Gerakan adalah respon atas kezaliman status quo dan wujud tanggung jawab terhadap masyarakat tempat ia hidup yang mesti dibela. Gerakan pula yang memiliki kewajiban untuk membawa massanya kepada sebuah kebangkitan. Apakah hal yang rasional tetap kukuh menjadikan demokrasi—setelah kita tahu itu sumber penyakit—sebagai idealisme perjuangan? Alih-alih membawa perubahan, kita justru menjadi benalu bagi masyarakat.

Mahasiswa sudah saatnya berbenah. Keluar dari kungkungan hegemoni pemikiran ini. Menurut Pak Faris Khoirul Anam, studi apapun yang jauh dari komunitas (umat) dan lingkungan yang berkait (dunia Islam), atau dengan ungkapan lain, setiap studi yang diimpor dan dijiplak dari peradaban lain (barat), adalah kerja yang jauh dari kenyataan, “FIKTIF” dari segi hasil dan dampaknya. Serta tidak akan mampu memberikan hasil yang maksimal sesuai target yang diharapkan.

Mahasiswa sudah saatnya pula, berhenti untuk berkutat di tataran isu yang sektoral, cabang dan parsial. Sebuah perjuangan tidak bernilai yang cuma menunggu semangat dan nafas habis. Terjebak dalam upaya tambal sulam sistem yang malah mengukuhkan status quo. Adalah hal yang logis dan normal, seorang manusia ketika berhadapan dengan sebuah krisis, mencari akar masalah, mencabut dan menggantinya.

* Dibawakan pada Dialog Politik dan Pergerakan bertema “Menakar Demokrasi Sebagai Perjuangan Mahasiswa”, 28 Mei 09, Taman Hijau Komplek Kampus IAIN Antasari Banjarmasin, diadakan oleh HMJ Siyasah Jinayah Fak. Syariah IAIN Antasari.

**Penulis aktif sebagai Amir Gerakan Mahasiswa Pembebasan PW Kalsel

Bahan Bacaan :

Abdul Qadim Zallum, Demokrasi Sistem Kufur, Terj. Ad-Dimukratiyah Nizham al-Kufr, PTI, Bogor : 2007.

————————— , Pemikiran Politik Islam, Terj. Afkaru Siyasah, Al-Izzah, Bangil : 2004.

Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, Gema Insani Press, Jakarta : 2006.

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: