Pembaca yang budiman, pemilu hanya tinggal menunggu hari. Sebuah pesta demokrasi akbar akan segera berlangsung, semua pihak yang terlibatpun begitu sangat sibuknya. KPU sebagai komisi yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakannya bak dikejar anjing di kolong jembatan, sehingga beberapa kalangan ada yang meminta agar waktu pemilu diundur.
Partai dan paca Caleg tidak jauh beda, mereka dengan gencarnya melakukan pengenalan diri kepada masyarakat, mulai dari spanduk, baleho sampai iklan-iklan di Televisi atau bahkan mengadakan hiburan yang dapat menarik simpatisan masyarakat.
Ditengah hiruk – pikuknya persiapan pemilu dan ditengah hingar – bingarnya Partai dan para Caleg dalam melakukan kampanye seharusnya menjadi pertanyaan besar bagi kita, dari mana dana semua itu berasal? Sementara kita semua sudah maklum bahwa untuk mengadakan sebuah pemilu perlu dana yang tidak sedikit. Semisal pemilu 2004 yang lalu, Cawapres Mega-Hasyim menghabiskan Rp 84 Milyar dan SBY-JK 74 mengahabiskan Rp 74 Milyar. Pada pesta demokrasi 2009 kali ini KPU menganggarkan Rp 47,9 Triliun, angka ini tentu belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing caleg. Konon untuk menjadi caleg setingkat DPRD paling tidak menyediakan dana Rp 50 – 100 juta, dan setingkat DPR RI menurut salah satu kader Golkar minimal menyediakan dana Rp 400 juta.
Mahal bukan? Yah itulah demokrasi memang mahal. Namun yang lebih parah adalah bahwa ternyata semua itu tidak membawa pada kesejahteraakn rakyat. Yang ada malah rakyat semakin sengsara.
Kembali pada pertanyaan awa tadi, dari mana dana yang sangat besar itu berasal??
Inu Kencana Syafii (mantan dosen IPDN) menyatakan bahwa secara umum ada dua strategi yang digunakan para caleg dalam mendapatkan dana. Pertama. Para caleg itu memang pengusaha sehingga memiliki dana yang cukup. Tentu hal ini akan sangat berbahaya, karena hampir dapat dipastikan ketika mereka terpilih yang difikirkan pertama kali adalah bagaimana caranya agar balik modal. Kedua, para caleg itu maju dengan dukungan para pengusaha/pemilik modal. Cara inipun tidak akan melepaskan petaka ketika mereka terpilih, karena ‘tidak ada makan siang gratis’. Sosiolog Imam B Prasojo, mengatakan setiap pemilik modal memiliki hitung-hitungan terhadap caleg yang mereka dukung, yang sebagai imbalannya berupa undang-undang atau regulasi atau proyek-proyek yang bakal menguntungkan mereka.
Bagi mereka yang telah duduk dianggota dewan dan ingin mencalonkan diri kembali, tentu jabatan itu tidak jarang dijadikan sebagai sapi perahan untuk meraup dana. Mulai dari cara-cara keji, seperti korupsi atau melalui sistem yang seolah-olah disahkan. Salah satu yang menjadi sorotan beberapa kalangan adalah program Privatisasi BUMN.
Indonesia Coruption Watch (ICW) mensinyalir, dalam rencana privatisasi BUMN tidak menutup kemungkinan ada agenda pengumpulan dana pemilu. “Privatisasi BUMN merupakan sumber dana politik” kata Koordinator Bidang Info Publik ICW, Adnan Topan Husodo. Hal senada dilontarkan oleh Marwan Batubara, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta yang juga mengkhawatirkan akan digunakannya privatisasi sebagai cara mencari dana pemilu.
Tentunya ke khawatiran-kekhawatiran tersebut bukanlah tanpa sebuah alasan, pasalnya disetiap periode Privatisasi begitu gencar di kumandangkan bahkan dicanangkan terlebih-lebih mendekati tahun-tahun pemilu. Pada tahun 1991 pemerintah menjual 35 % saham Semen Gersik, tahun 1995, pemerintah menjual 35 % saham tambang timah dan 23 % sahan PT Telkom.
Pasca Orde Baru, masuk Reformasi kebijakan Privatisasi tidak berubah, pada tahu 1998 Pemerintah kembali menjual 14 % saham PT Semen Gersik dan pada tahun 1999 menjual 9,62 % saham PT Telkom, 51 % saham Pelindo II, 30 % saham Sucufindo, serta 11,9 % saham PT Telkom.
Saat ini dibawah nahkoda Sofyan Djalil, privatisasi bahkan sepertinya menjadi focus utama. Bagaimana tidak pada tahun 2008 saja pemerintah telah menyiapkan 35 BUMN untuk diprivatisasi. Jumlah yang sangat besar ketimbang periode sebelumnya, meski sempat ada beberapa penundaan akibat Krisis Global yang melanda dunia. Namun penundaan tersebut rupanya tidak membuat pemerintah berpaling arah, pasalnya BUMN yang tertunda menjadi prioritas utama tahun 2009.
Melihat maraknya agenda Privatisasi yang dilakukan pemerintah adalah wajar apabila banyak kalangan menduga program tersebut hanya akan menjadi kepentingan politik untuk mencari dana Pemilu, melihat untuk menjadi Caleg harus memerlukan dana yang sangat besar, terlebih lagi transfransi terhadap penggunakan dana hasil penjualan BUMN itu masih tidak jelas. []
Oleh: Joko Priyono – Ketua Umum PK GP Poliban Banjarmasin
B. Artikel Tempel
C. Stiker
2. Furqan
3. Haq dan Bathil
D. Link
